SOSIALISME DEMOCRAT SUTAN SYAHRIR
Sosialisme (sosialism) secara etimologi berasal dari bahasa
Perancis sosial yang berarti kemasyarakatan. Istilah sosialisme pertama kali
muncul di Perancis sekitar 1830. Umumnya sebutan itu dikenakan bagi aliran yang
masing-masing hendak mewujutkan masyarakat yang berdasarkan hak milik bersama
terhadap alat-alat produksi, dengan maksud agar produksi tidak lagi
diselenggarakan oleh orang-orang atau lembaga perorangan atau swasta yang hanya
memperoleh laba tetapi semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dalam
arti tersebut ada empat macam aliran yang dinamakan sosialisme: (1) sosial
demokrat, (2) komunisme,(3) anarkhisme, dan (4) sinkalisme (Ali Mudhofir,
1988). Sosialisme adalah ajaran kemasyarakatan (pandangan hidup) tertentu yang
berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil produksi
secara merata (W.Surya Indra, 1979: 309). Dalam membahas sosialisme tidak dapat
terlepas dengan istilah Marxisme-Leninisme karena sebagai gerakan yang
mempunyai arti politik, baru berkembang setelah lahirnya karya Karl Marx,
Manifesto Politik Komunis (1848). Dalam edisi bahasa Inggris 1888 Marx memakai
istilah “sosialisme” dan ”komunisme” secara bergantian dalam pengertian yang
sama. Hal ini dilakuakn sebab Marx ingin membedakan teorinya yang disebut
“sosialisme ilmiah” dari “ sosialisme utopia” untuk menghindari kekaburan
istilah dua sosialisme dan juga karena latarbelakang sejarahnya. Marx memakai
istilah “komunisme” sebagai ganti “sosialisme” agar nampak lebih bersifat
revolusioner (Sutarjo Adisusilo, 1991: 127).
Sosial demokrasi merupakan idiologi politik yang menggabungkan
sosialisme dengan unsur – unsur kapitalisme yang di anggap sesuai. Sosial
Demokrasi juga dapat di katakan sebagai paham politik yang di sebut
sebagai sosialis moderat yang berkembang pada abab ke 19. Ide sosial demokrasi
( sosdem ) berkembang dari gerakan – gerakan buruh di eropa, Tokoh yang
dianggap berpengaruh mengembangkan ide sosial demokrasi ( sosdem ) adalah
Eduard Bernstein. Lewat bukunya “Evolutionary Socialism (terbit tahun 1899)”,
Bernstein menyerang ide-ide Marx yang memiliki berbagai kontradiksi internal
dan bertentangan dengan demokrasi. Kaum sosialis, menurut Bernstein, harus
mentransformasi masyarakat menuju keadilan sosial dengan cara-cara demokratis,
bukan revolusioner seperti digagas Marx. Berbeda dengan Marx yang meyakini
bahwa institusi negara akan menghilang digantikan kekuasaan proletariat,
Bernstein berargumen bahwa institusi negara harus dipandang sebagai mitra.
Dengan demokrasi politik, negara akan bisa diyakinkan untuk mengakomodasi
hak-hak ekonomi dan politik kelas masyarakat yang terpinggirkan oleh
kapitalisme, Ide klasik sosial demokrasi(sosdem) adalah orientasi mengatasi
kesenjangan sosial ekonomi, perluasan kesempatan partisipasi kaum yang kurang
beruntung, mewujudkan keadilan sosial dan demokratisasi.
Dua ciri khas utama dari pandangan sosdem klasik adalah pemanfaatan kekuasaan
negara untuk meng-counter laju bisnis swasta dan fokus pada upaya mengurangi
kesenjangan material, antara lain melalui pajak progresif serta pengarahan
negara dalam pemberian jaminan pendidikan, kesehatan, pensiun dan jaminan
kesejahteraan untuk warga negara. Sementara, ciri khas utama dari
neoliberalisme menurut Giddens adalah pereduksian peran negara secara
substansial dan reformasi sistem jaminan kesejahteraan untuk meningkatkan peran
pasar didalam bidang jaminan-jaminan kesejahteraan.Sebagai alternatif bagi
keduanya, Giddens mengemukakan gagasan sosdemnya yang menolak intervensi
negara, menolak ”praktik persamaan ” sebagai cita-cita sosdem, dan
mempromosikan redistribusi kesempatan sebagai solusi mengatasi ketidaksamaan.
Semua tujuan sosialisme demokratis ini mempunyai persamaan dalam satu hal yaitu
membuat demokrasi lebih nyata dengan jalan memperluas pemakaian prinsip-prinsip
demokrasi dari lapangan politik ke lapangan bukan politik dari masyarakat.
Sejarah menunjukkan, masalah kemerdekaan merupakan dasar bagi kehidupan
manusia. Kemerdekaan memeluk agama-kepercayaan, mendirikan organisasi politik
dan sebagainya merupakan sendi-sendi demokrasi. Jika prinsip demokrasi telah
tertanam kuat dalam hati dan pikiran rakyat, maka kaum sosialis dapat
memusatkan perhatian pada aspek lain. Sebaliknya, di Negara yang masih harus
menegakkan demokrasi, partai sosialis harus berjuang untuk dapat merealisasikan
ide tersebut. Misalnya di Jerman masa kerajaan kedua (1870-1918) yang bersifat
otokratis, partai sosialis demokratis senantiasa bekerja dengan rintangan yang
berat. Lembaga parlementer hanya sebagai selubung untuk menutupi pemerintahan
yang sebenarnya bersifat diktaktor. Pada masa Bismarck berkuasa, kaum sosialis
demokrasi dianggap sebagai” musuh-musuh Negara”, dan pemimpin partai yang lolos
dari penangkapan melarikan diri ke Inggris dan Negara Eropa lainnya. Demikian
pula pada masa republik Weiner (1919-1933), partai sosial demokratis Jerman
juga tidak berdaya karena tidak ada pemerintahan yang demokratis.
Sosial Demokratis juga dapat kita lihat perkembangannya di Indonesia. Salah
satunya lewat pemikiran Sutan Sjahrir yang banyak dikenal sebagai Perdana
Menteri pertama RI. Sutan Syahrir adalah salah satu dari 4 serangkai yang
mengambil posisi dalam pemerintahan awal-awal Republik Indonesia disamping
Soekarno, Amir Syarifuddin Harahap dan Mohammad Hatta. Beliau adalah tokoh
utama dalam perundingan-perundingan RI dan Belanda dalam rangka menentukan
siapa yang berdaulat atas Indonesia. Pada tanggal 14 November 1945 ia dijadikan
Perdana Menteri (PM) oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang sejak itu
menjalankan fungsinya sebagai DPR. Ideologi Sutan Syahrir adalah
sosial-demokrat suatu cabang Marxisme yang menghendaki pencapaian masyarakat
dari bentuk kapital menuju sosialisme kemudian titik ideal yaitu komunisme
harus melalui jalan damai dan kelembagaan kapitalisme itu sendiri salah satunya
melalui parlemen.
Sutan Syahrir menganutnya sejak ia belajar di negeri Belanda, yang secara
prinsipil menolak perang. Tetapi selama pendudukan Jepang Syahrir tidak
menggunakan konsep sosial-demokrat karena dia mengambil jalan yang berbeda
dengan Soekarno atau Hatta. Syahrir menolak bekerjasama dengan tentara Jepang
dan melancarkan “gerakan bawah tanah” sama seperti Amir Syarifuddin. Oleh
karena itu menjelang proklamasi 17 Agustus ketika para pemuda mencari Amir
Syarifuddin Harahap untuk menjadi proklamator sang calon proklamator sedang
dalam jeruji Jepang, kemudian pemuda mendatangi Syahrir karena dia tokoh
gerakan bawah tanah tetapi Syahrir memandang dirinya tidak cukup layak untuk
memproklamasikan kemerdekaan, sehingga dia menyarankan pemuda menemui Soekarno.
Sutan Syahrir sangat menitikberatkan pada upaya-upaya melakukan pendidikan
untuk rakyat. Kolonialisme bisa bertahan lama di bumi pertiwi, karena
kemiskinan dan kebodohan membuatnya semakin terperdaya.
Kembali dari studi di Belanda tahun 1931, Sutan Sjahrir langsung bergulat
dengan dunia pergerakan, dan bersama Bung Hatta mendirikan PNI Baru. Sutan
Sjahrir memimpin PNI Baru organisasi yang menghimpun kaum pergerakan nasional.
PNI Baru mendidik kader-kader pergerakan yang siap bergerak ke arah tujuan
revolusioner kemerdekaan nasional. Ketakutan akan potensi revolusioner PNI
Baru, pada Februari 1934 pemerintah kolonial Belanda menangkap dan memenjarakan
Sjahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI Baru ke Boven Digul Papua selama
setahun. Mereka lalu dipindahkan ke Banda Neira untuk menjalani masa pembuangan
selama enam tahun. Di depan sidang Dewan Kemanan PBB tanggal 14 Agustus 1947
Sutan Sjahrir menyampaikan pandangan politik. Ia mengupas Indonesia sebagai
sebuah bangsa yang memiliki budaya dan peradaban lantas dieksploitasi oleh kaum
kolonial. Kemudian, pada forum itu secara cerdas Bung Sjahrir juga mematahkan
argumen-argumen yang disampaikan wakil Belanda, Van Kleffens. Melalui jalan
politik diplomasi ini, akhirnya Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai
sebuah negara berdaulat dan bermartabat di pentas internasional. Jalan
Politik yang diambil Sutan Sjahrir, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh jiwa
patriotik dan pemikirannya yang menjunjung tinggi persamaan derajat setiap
manusia. Sutan Sjahrir dengan tegas menolak segala bentuk totalitarianisme.
Baik totalitarianisme kanan dalam bentuk fasisme, maupun komunisme sebagai
wujud totalitarianisme kiri. Keduanya mengekang kebebasan perorangan yang
membuat manusia tidak lebih dari budak kekuasaan semata.
Menurut Sutan Sjahrir nasionalime harus
berpijak pada demokrasi, karena nasionalisme bisa tergelincir pada fasisme jika
bersekutu dengan feodalisme lokal. Nasionalisme juga bisa
menjadi chauvinistik dalam hubungan internasional, jika tidak
dilandasi pemikiran humanistik (kemanusiaan). Hal ini yang dialami oleh Hitller
dan Musolini yang kemudian menimbulkan Perang Dunia kedua. Penegasan Sutan
Sjahrir akan jalan demokrasi dan penentangan terhadap segala bentuk
totalitarianisme, ia mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Sosialisme
yang dimaksudnya adalah sosialisme berdasarkan kerakyatan yang mengakui
kemerdekaan setiap orang untuk berpikir dan bertindak sesuai keyakinannya.
Sutan Sjahrir menekankan secara jelas tujuan dan strategi kaum sosialis berbeda
dengan kaum komunis. Diktator Proletar sebagai sebuah tahapan revolusi bagi
kaum komunis, buat kaum sosialis merupakan bentuk kediktatoran yang melanggar
prinsip-prinsip demokrasi. Syahrir dan juga umumnya kaum sosial demokrat memang
secara teoritis merevisi theori Marxist tentang Diktaktur Proletariat sekalipun
itu sebagai transisi untuk merubah masyarakat ke bentuk sosialisme.
Pemikiran Sosialisme Demokrat Sutan
Sjahrir
Sutan Sjahrir adalah
salah satu tokoh yang bergerak dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia.
Sjahrir terkenal sebagai Perdana Menteri pada masa Demokrasi Parlementer,
selain itu Ia juga mewakili Indonesia di dunia Internasional seperti dalam
Perjanjian Linggarjati, perundingan PBB dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia,
dan lainnya. Pemikiran Sosialime Sjahrir tumbuh ketika ia mengenyam pendidikan
di Negeri Belanda sebagai mahasiswa Hukum Universitas Amsterdam, disana Ia
bergabung dengan Amsterdamsche Social Demokratische Student Club, yaitu
sebuah organisasi pemuda yang terkait dengan partai buruh democrat social
Belanda.[4]
Untuk pertama kalinya Sjahrir melihat bagaimana hak rakyat diakui bahkan
terhadap orang – orang Hindia Belanda yang ada di sana. Sjahrir mempelajari
sosialisme dari tulisan – tulisan Hilferding, Rosa Luxemburg, Karl Kautsky,
Otto Bauer, Hendrik de Man, tentunya Marx dan Engels. Ia juga pernah bekerja
pada serikat buruh yaitu Sekretariat International Transport worker’s
Federation. Sjahrir juga menjadi anggota PI bersama dengan Mohammad Hatta
dan ikut serta dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. [5]
Ketika kembali ke Indonesia, Sjahrir mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia
atau PNI Baru setelah PNI bubar ketka Soekarno ditangkap dan diasingkan oleh
pemerintah Belanda. Sjahrir menyadari pentingnya pendidikan sebagai modal dari
masyarakat yang sejahtera dan merdeka. Sjahrir memandang sebuah partai dengan
kader – kader yang terdidik secara matang dalam partai lebih bermafaat dalam
perjuangan kemerdekaan dibanding sebuah partai dengan basis massa besar namun
tanpa pendidikan politik yang sesuai. Hal ini dikarenakan Sjahrir ingin
membentuk sebuah kader politik yang dapat berdiri sendiri meskipun pemimpinnya
disingkirkan.
Pada tahun 1934, Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta ditangkap dan dibuang ke
Boven diguel dan baru dibebaskan menjelang penyerbuan Jepang. Pada masa
pendudukan Jepang, Sjahrir memilih untuk mengorganisir gerakan bawah tanah
karena sikapnya yang anti fasis. Bagi Sjahrir, kemerdekaan yang dijanjikan oleh
Jepang akan dianggap kolaborator fasisme Jepang sehingga ketika mengetahui
kekalahan Jepang melalui radio, Sjahrir dan para pemuda lain yang ikut bergerak
dalam pergerakan bawah tanah mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, Sjahrir
memusatkan perhatiannya terhadap penyusunan kekuatan dari rakyat dan berjuang
secara terbuka.
Dalam Konferesi Sosialis Asia pada tahun 1953, Sjahrir menyampaikan pandanganya
mengenai nasionalisme. Dalam pandangannya, nasionalisme harus berpijak pada
demokrasi karena nasionalisme bisa menjadi paham fasis jika bersatu dengan
feodalisme dan bisa menjadi chauvistik dalam hubungan Internasional jika tidak
dilandasi dengan pemikiran kemanusiaan. Dari nasionalisme tersebut maka
terciptalah individualitas dan kepribadian sebuah negara.[6]
Sosialisme yang
dianut oleh Sjahrir dan menurutnya cocok untuk Indonesia adalah Sosialisme
kerakyatan dimana mengakui kemerdekaan setiap orang untuk berpikir dan
bertindak sesuai keyakinannya[7].
Sjahrir menekankan bahwa tujuan kaum sosialis dan komunis berbeda. Sjahrir
menolak obscruantisme, yaitu pembatasan Ilmu pengetahuan dan pemikiran,
chauvisme dan diktator seperti yang terjadi di Cina dan Uni Soviet. Sjahrir
menegaskan bahwa paham Sosialis dan Komunis memiliki tujuan dan strategi yang
berbeda, Ia berpendapat bahwa Sosialis berarti menghargai martabat manusia.
Sjahrir
mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada tahun 1948, dianggap sebagai
partai elit karena anggotanya berasal dari kalangan yang mengecap pendidikan
tinggi di kota dibanding massa dari daerah – daerah. Partai ini memfokuskan
kegiatannya dalam pengkaderan politik sehingga memiliki pengaruh yang berbeda
dari partai berbasis massa seperti PKI atau Masyumi dan kalah dalam Pemilu
1955. Karena dianggap berbahaya pada masa demokrasi terpimpin, Sutan Sjahrir
ditahan pada tahun 1962 atas tuduhan keterlibatan dala PRRI Permesta oleh
Soekarno.
Sumber
Gambar: https://www.sosialismeindonesia.blogspot.com
Pengaruh Sosialisme Demokrat terhadap
Pandangan Sutan Sjahrir
Bagi Sutan Sjahrir
dan PSI, sosialisme adalah suatu cara memperjuangkan kemerdekaan dan kedewasaan
manusia, yaitu bebas dari penindasan serta penghinaan oleh manusia terhadap
manusia lainnya. Sosialisme Sjahrir mendasarkan sosialisme pada kesanggupan
rakyat dan bangsa Indonesia dalam mewujudkan sosialisme tersebut, melihat
Indonesia sudah mempunyai Negara dan pemerintahan sendiri. Sosialisme yang
diperjuangkan oleh Sjahrir adalah musuh penindasan serta penghisapan rakyat.
Pemikiran sosialisme Sjahrir ini didasarkan pada kerakyatan. Kerakyatan yang
dimaksud disini adalah pemerintahan rakyat yang dilaksanakan oleh rakyat dan
untuk rakyat yang mengandung hak-hak kemanusian seperti:
1.
Memiliki kehidupan
sendiri tanpa gangguan Negara
2.
Adanya persamaan tiap
warganegara dalam bidang hukum, apapun juga
3.
Jalan pemilihan
perwakilan rakyat merdeka, sama dan rahasia
4.
Pemerintah dijalankan
oleh mayoritas, namun menjunjung hak-hak minoritas
5.
Pembuatan UU dikuasai
oleh perwakilan rakyat
6.
Pengadilan tidak
dipengaruhi oleh pemerintah, sehingga keputusannya adil
Kerakyatan harus dipertahankan dari diktator dan
totaliterisme. Sjahrir, dan golongannya yang tergabung dalam Partai Sosialis
Indonesia (PSI) menyadarkan dan mengatur kaum buruh supaya mereka mengikuti
perjuangan sosialis dengan membentuk serikat kerja sehingga memperoleh sokongan
politik untuk memelopori perjuangan kaum buruh untuk mencapai suatu masyarakat
yang tidak lagi mengenal penghisapan terhadap kaum buruh, yaitu masyarakat
sosialis. Ia juga berusaha memperoleh persetujuan serta sokongan kaum tani dan
kaum miskin, serta kaum terpelajar untuk perjuangan mendirikan masyarakat
sosialis di Indonesia. Pemikiran sosialisme Sjahrir dapat dilihat dari
pandangan Sjahrir terhadap ajaran Negara, masyarakat serta ekonomi.
Sjahrir berpendapat
bahwa Negara tidak akan maju jika tidak berkeyakinan bahwa dasar kehidupan itu
adalah menyelenggarakan kekayaan dan kemampuan rakyat.[8]
Sumber kehidupan rakyat harus diusahakan dengan membangkitkan rakyat untuk
produktif dan kreatif. Dan hal tersebutlah yang seharusnya menjadi tujuan pokok
Negara. Pemerintah harus mampu menjalankan tugasnya dengan mengedepankan rakyat
dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Sjahrir
menolak pengambil alihan pengendalian Negara oleh militer. Jika dikatakan
pengendalian Negara dengan cara disiplin militer menjadikan Negara ini kuat dan
kompak, Sjahrir justru mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan berhasil. Yang
terpenting pemimpin adalah seorang yang jujur dalam baktinya terhadap bangsa
dan Negara, serta mampu membangun masyarakat dengan mengarahkan jiwa kerakyatan
untuk hal-hal positif. Selain itu Sjahrir mengingatkan bangsanya untuk
menolak paham komunis. Suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia hendaknya
menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat, jika dikuasai
komunis, suatu bangsa akan tergantung pada Uni Soviet atas nama Komunis
Internasional. Sehingga ajaran Negara yang benar sesungguhnya adalah Negara
yang menjunjung tinggi kemajuan rakyatnya, dengan kata lain adalah Negara yang
mengimplementasikan sosialisme demokrat sebagai pengajaran.
Pandangan Sjahrir
tentang masyarakat mengatakan pembangunan untuk rakyat dan masyarakat dewasa
itu tidak diharapkan hanya dari uang, tapi yang terpenting adalah manusianya.
Manusia yang diberikan kepercayaan untuk pembangunan. Pembangunan untuk
menyadarkan kembali jiwa masyarakat tentang keinginan bercita-cita. Dan masalah
yang dihadapi adalah membangun jiwa bangsa Indonesia. Indonesia memerlukan alat
produksi yang lebih baik. Semua untuk rakyat, dan menjadi urusan bersama, untuk
itu masyarakat harus lebih giat bekerja untuk mencapai apa yang dicita-citakan
bersama.
Kemudian, dilihat dari pandanga Sutan Sjahrir mengenai ekonomi, Sutan Sjahrir
berpendapat keadaan ekonomi yang ideal yaitu penghasilan orang dalam setahun
dapat menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani semua masyarakat serta
pembagian kerja yang efisien, sesuai kemampuan. Tujuan ekonomi sosialis pada
intinya yaitu terjaminnya kehidupan warga Negara, mengusahakan tidak adanya
pengangguran, bertambahnya produksi serta upaya pembagian pendapatan dan harta
merata.
Penutup
Sosialisme kerakyatan
dapat diartikan sebagai suatu bentuk ajaran, gagasan atau sistim masyarakat
sosialis yang berdasarkan kemanusiaan yang umum. Latar belakang perjuangan
rakyat untuk merdeka mengilhami Sjahrir untuk memilih kerakyatan dan
kemanusiaan sebagai tema perjuangan yang sosialistis. Ideologi saat itu
dianggap penting, dan Sjahrir serta kelompoknya tertarik pada perjuangan
sosialisme kiri kaum Austria, ditambah pergaulannya dengan partai kiri Belanda,
serta buku-buku karangan Karl Kautsky, Otto Baurer dan Hendrik de Man.
Ideoliginya yang melekat kemudian melibatkan dirinya dalam pertarungan dengan
ideology lain yang berkembang di Indonesia pada saat itu. Titik berat perjuangan
rakyat bertumpu pada golongan buruh dan tani serta wujud kemanusiaan.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar